suaramerahputih.id // BLITAR – Menjelang berakhirnya tahun ajaran dan memasuki musim kelulusan sekolah, sejumlah wali murid kembali dihadapkan pada berbagai kebutuhan pembiayaan pendidikan. Kali ini, keluhan muncul dari lingkungan SD Plus Sunan Pandan Aran Kabupaten Blitar, terkait biaya kegiatan purnawiyata atau acara pelepasan siswa yang dinilai cukup tinggi dan dianggap memberatkan sebagian orang tua.
Berdasarkan informasi yang berkembang di kalangan wali murid, setiap siswa disebut dikenakan iuran sebesar Rp. 575.000 untuk mengikuti kegiatan purnawiyata yang rencananya akan digelar di Hotel Grand Mansion, Kanigoro, Kabupaten Blitar, pada 20 Juni 2026 mendatang.
Besaran biaya tersebut menuai beragam tanggapan dari para orang tua siswa. Sebagian di antaranya mengaku keberatan karena harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga yang berbeda-beda. Selain persoalan nominal, sejumlah wali murid juga berharap adanya ruang komunikasi dan musyawarah yang lebih terbuka sebelum keputusan terkait pembiayaan kegiatan ditetapkan.
Salah seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa biaya yang ditetapkan dinilai cukup besar untuk ukuran kegiatan pelepasan siswa sekolah dasar.
“Kami memahami bahwa sekolah ingin memberikan kesan terbaik bagi anak-anak yang akan lulus. Namun, biaya yang harus dibayarkan cukup memberatkan bagi sebagian orang tua. Harapannya, ada solusi yang lebih mempertimbangkan kondisi seluruh wali murid,” ujarnya.
Keluhan tersebut kemudian mendapat perhatian dari Organisasi Masyarakat (ORMAS) BIDIK DPD Jawa Timur. Melalui salah satu pengurusnya, Kertowibowo atau yang akrab disapa Bowo, organisasi tersebut menyampaikan keprihatinan atas munculnya keluhan para wali murid terkait pembiayaan kegiatan purnawiyata tersebut.
Menurut Bowo, lembaga pendidikan seharusnya mengedepankan prinsip keterjangkauan dan kebersamaan dalam setiap kegiatan yang melibatkan partisipasi orang tua siswa. Ia menilai setiap keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan kegiatan sekolah perlu dibahas secara transparan dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.
“Kami berharap setiap kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan kegiatan sekolah benar-benar melalui proses musyawarah yang terbuka dan mengakomodasi kondisi seluruh wali murid. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan justru menimbulkan keresahan,” ujar Bowo.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap bentuk pungutan atau sumbangan di lingkungan pendidikan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku, serta mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas.
Lebih lanjut, ORMAS BIDIK DPD Jawa Timur meminta pihak terkait, termasuk instansi pendidikan setempat, untuk melakukan evaluasi dan memastikan seluruh proses pengambilan keputusan terkait kegiatan purnawiyata berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Di sisi lain, hingga berita ini disusun, pihak sekolah maupun komite sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan yang disampaikan sejumlah wali murid tersebut. Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari pihak terkait agar informasi yang diterima masyarakat dapat tersaji secara utuh dan berimbang.
Perbedaan pandangan terkait pembiayaan kegiatan pelepasan siswa ini diharapkan dapat diselesaikan melalui dialog yang konstruktif antara sekolah, komite, dan wali murid, sehingga pelaksanaan purnawiyata tetap dapat berlangsung dengan baik tanpa mengabaikan kemampuan ekonomi para orang tua siswa.(DN’97)
Berita ini akan diperbarui setelah diperoleh keterangan resmi dari pihak sekolah maupun komite sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang.
