suaramerahputih.id // Tulungagung – Ketua DPC 212 Rakyat Makmur Sejahtera (RMS) Kabupaten Tulungagung, Roni, mendesak aparat penegak hukum (APH) dari Polres Tulungagung dan Kejaksaan Negeri Tulungagung untuk segera mengusut dugaan praktik pungutan berkedok sumbangan sukarela yang terjadi di sejumlah sekolah tingkat SMA dan SMK negeri di wilayah tersebut.
Desakan ini muncul setelah pihaknya menerima sejumlah laporan dari wali murid yang merasa terbebani dengan adanya sumbangan yang dinilai tidak lagi bersifat sukarela. Menurut Roni, praktik tersebut diduga telah bergeser menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua siswa.
“Kami menerima laporan adanya wali murid yang merasa tertekan. Dalam beberapa kasus, terdapat kekhawatiran jika tidak membayar, anaknya akan terdampak secara psikologis maupun dalam hak pendidikannya. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Roni.
Ia juga menyoroti adanya indikasi tekanan terselubung melalui mekanisme surat pernyataan tidak keberatan yang dinilai berpotensi memaksa wali murid untuk menyetujui pungutan tersebut. Selain itu, Roni mengingatkan adanya potensi diskriminasi terhadap siswa yang tidak mampu membayar, yang dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dalam dunia pendidikan.
Dalam keterangannya, Roni menegaskan bahwa praktik semacam itu bertentangan dengan sejumlah regulasi yang berlaku, antara lain Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang hak atas pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan. Selain itu, ia juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
“Dalam aturan sudah jelas bahwa sumbangan tidak boleh bersifat memaksa dan tidak mengikat. Jika ada tekanan, maka hal tersebut sudah masuk kategori pelanggaran,” ujarnya.
Sebagai bentuk sikap, DPC 212 RMS Kabupaten Tulungagung menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak berwenang, di antaranya mengusut tuntas dugaan praktik tersebut, menghentikan segala bentuk pungutan berkedok sukarela, menjamin perlindungan siswa dari potensi diskriminasi, serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan.
Roni menegaskan, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara, bukan menjadi beban tambahan bagi masyarakat.
“Pendidikan adalah hak, bukan komoditas. Negara harus hadir untuk melindungi rakyat dari praktik-praktik yang merugikan,” pungkasnya.
Pewarta : Munardi5758
