suaramerahputih.id // TULUNGAGUNG – Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menjunjung tinggi prinsip integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam proses penugasan guru sebagai kepala sekolah. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, yang berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Jumat (6/2/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Gatut Sunu Wibowo menekankan bahwa sektor pendidikan merupakan investasi strategis jangka panjang yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia serta arah pembangunan daerah di masa depan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya bertumpu pada regulasi dan kebijakan pemerintah, melainkan juga sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan di tingkat satuan pendidikan.
Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran sentral sebagai pemimpin pembelajaran yang dituntut mampu menghadirkan perubahan, mendorong inovasi, serta menciptakan iklim pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Kepala sekolah tidak sekadar berfungsi sebagai administrator, tetapi juga sebagai motor penggerak peningkatan mutu pendidikan di sekolah masing-masing.
“Peran kepala sekolah sangat strategis. Mereka harus mampu menjadi teladan, menggerakkan seluruh elemen sekolah, dan memastikan proses pendidikan berjalan secara berkualitas, berintegritas, serta berpihak pada kepentingan peserta didik,” tegas Bupati.
Lebih lanjut, Bupati juga menyampaikan sejumlah pesan penting kepada para kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang hadir. Ia meminta agar seluruh pihak benar-benar memahami tanggung jawab yang diemban, terus meningkatkan kompetensi kepemimpinan dan manajerial, serta mengelola sekolah dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan.
Ia menekankan bahwa penugasan kepala sekolah harus dilaksanakan secara objektif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bebas dari praktik-praktik yang mencederai kepercayaan publik. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen memastikan seluruh proses berjalan bersih dan profesional.
Bupati Gatut Sunu Wibowo juga menegaskan sikap tegas pemerintah daerah terhadap segala bentuk penyimpangan di sektor pendidikan. Ia menyatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan anggaran pendidikan, termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Setiap rupiah anggaran pendidikan harus digunakan secara tepat sasaran dan bertanggung jawab. Jika ditemukan penyimpangan, akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Tulungagung berharap para pemangku kepentingan pendidikan dapat memahami secara utuh regulasi terbaru terkait penugasan kepala sekolah, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih, berkualitas, dan berorientasi pada masa depan.
Pewarta : Munardi5758
