suaramerahputih.id // KEDIRI – Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada ironi sosial yang mengemuka di lingkungan sekolah, sebagaimana dibahas dalam diskusi hangat di udara Radio Andika, Jumat malam (23/1/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan pengamat sosial sekaligus akademisi, Mochammad Sinung Restendy, yang secara lugas menyoroti kontradiksi antara keberhasilan negara menjamin asupan gizi peserta didik dengan realitas kesejahteraan guru honorer yang masih jauh dari kata layak.
Dalam pemaparannya, Sinung menilai bahwa kebijakan nasional yang pada dasarnya mulia dapat memunculkan apa yang ia sebut sebagai kecemburuan struktural apabila tidak dibarengi dengan pembenahan menyeluruh terhadap sumber daya manusia pendidikan, khususnya para guru honorer.
“Secara sosiologis, kita melihat adanya disonansi ekonomi yang tajam di koridor sekolah,” ujar Sinung. Ia menggambarkan situasi di mana negara mampu menghadirkan menu bergizi lengkap bagi siswa, sementara guru honorer yang mengawasi dan mendidik justru harus berhemat ekstrem demi bertahan hidup.
Ironi tersebut, menurut Sinung, bukan sekadar soal perasaan, melainkan cermin ketimpangan kebijakan.
“Sangat ironis ketika seorang guru honorer membagikan menu empat sehat lima sempurna kepada muridnya, sementara dirinya sendiri mungkin hanya mampu membawa pulang mie instan atau nasi aking,” ungkapnya.
Lebih jauh, Sinung merinci sejumlah dampak krusial dari ketimpangan sosial-ekonomi ini. Di antaranya adalah menurunnya motivasi dan wibawa guru, karena kesejahteraan yang timpang berpotensi menggerus moralitas kerja dalam jangka panjang. Selain itu, muncul pula paradoks anggaran, di mana negara dinilai lebih menitikberatkan investasi fisik berupa makanan ketimbang investasi pada aktor utama pendidikan, yakni guru.
Tak kalah penting, Sinung juga menyoroti beban psikologis yang dialami guru honorer. Mereka dituntut profesional, disiplin, dan berdedikasi, namun dalam waktu bersamaan harus bergulat dengan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi—sebuah kondisi yang memaksa mereka bertahan dalam survivorship bias yang melelahkan.
Menutup sesi wawancara, Sinung memberikan peringatan keras sekaligus reflektif bagi pembuat kebijakan. Menurutnya, program MBG tidak seharusnya dipahami sebagai proyek makan semata, melainkan bagian dari ekosistem pendidikan yang utuh.
“Kita tidak bisa berharap menghasilkan output pendidikan yang unggul dari siswa yang kenyang, jika para pendidiknya sendiri berada dalam kondisi kelaparan secara ekonomi,” tegasnya.
Diskusi ini menjadi lampu kuning bagi arah kebijakan pendidikan nasional—bahwa pemenuhan gizi siswa idealnya berjalan seiring dengan pemenuhan martabat dan kesejahteraan guru sebagai pilar utama dunia pendidikan.
(Arif Muttaqin)
