suaramerahputih.id // TULUNGAGUNG – Pemerintah Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebagai bagian dari sub kegiatan peningkatan efektivitas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Pucanglaban Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Pucanglaban, Kamis (23/7/2026).
Bimtek dibuka secara resmi oleh Camat Pucanglaban, Setiono, S.Sos., dan diikuti oleh seluruh Ketua dan Sekretaris TP PKK desa se-Kecamatan Pucanglaban, para Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan serta Kaur Kesejahteraan Rakyat (Kesra) desa se-Kecamatan Pucanglaban.
Turut hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, Eta Krisna Dewi, S.E., serta Kepala Bidang Kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tulungagung, Dian Naufalia, S.E., M.E.
Dalam sambutannya, Camat Pucanglaban Setiono menegaskan bahwa perencanaan pembangunan yang responsif gender merupakan salah satu langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin.
Menurutnya, pemerintah desa memiliki peran penting dalam menyusun program dan penganggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dan TP PKK melalui kegiatan bimbingan teknis menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih berkualitas.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh dua narasumber. Pada sesi pertama, Eta Krisna Dewi menjelaskan konsep dasar Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), termasuk pentingnya mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat yang setara bagi perempuan maupun laki-laki.
Sementara itu, Dian Naufalia memaparkan implementasi PPRG dalam penyusunan program pembangunan desa. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, TP PKK, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang efektif, tepat sasaran, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, para peserta juga memperoleh pemahaman mengenai strategi penyusunan program yang responsif gender, mulai dari proses identifikasi kebutuhan masyarakat, perencanaan kegiatan, hingga pengalokasian anggaran yang berkeadilan.
Pemerintah Kecamatan Pucanglaban berharap hasil bimbingan teknis ini dapat menjadi bekal bagi pemerintah desa dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang semakin inklusif, partisipatif, serta mampu meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat di seluruh desa se-Kecamatan Pucanglaban.
Kegiatan berlangsung dengan lancar dan interaktif. Para peserta mengikuti setiap sesi dengan antusias, berdiskusi aktif bersama narasumber, serta berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. (DN’97)
