suaramerahputih.id // Tulungagung – Pemerintah Desa Panggunguni, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung, menggelar Musyawarah Desa untuk menetapkan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus membentuk Panitia Pengisian BPD. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (23/6/2026) mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai di Aula Balai Desa Panggunguni.
Musyawarah ini menjadi tahapan penting dalam proses pengisian keanggotaan BPD sebagai lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari menampung aspirasi masyarakat, membahas peraturan desa, hingga mengawasi jalannya pemerintahan desa secara demokratis.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Kecamatan Pucanglaban, Kepala Desa Panggunguni beserta seluruh perangkat desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, seluruh anggota BPD, unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Ketua RT dan RW, serta tokoh masyarakat yang turut memberikan dukungan terhadap jalannya musyawarah.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Panggunguni, Usman, menegaskan pentingnya membangun proses pengisian BPD yang mengedepankan prinsip keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas. Menurutnya, keberadaan BPD yang kuat akan menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Usman juga menyampaikan pesan yang menjadi semangat dalam pelaksanaan pengisian BPD, yakni “Transparan dalam pengawasan, adil dalam kebijakan, BPD kuat, desa bermartabat.” Tema tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh panitia maupun calon anggota BPD agar proses yang berjalan benar-benar menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.
Melalui musyawarah tersebut, peserta menyepakati jumlah anggota BPD yang akan diisi sekaligus membentuk panitia pengisian BPD yang bertugas melaksanakan seluruh tahapan seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan terbentuknya panitia pengisian BPD, Pemerintah Desa Panggunguni berharap seluruh proses selanjutnya dapat berlangsung secara tertib, objektif, transparan, dan partisipatif, sehingga menghasilkan anggota BPD yang memiliki kapasitas, integritas, serta komitmen dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mendukung kemajuan Desa Panggunguni.
Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Musyawarah ini menjadi wujud komitmen bersama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi di tingkat desa serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. (DN’97)
