suaramerahputih.id// TULUNGAGUNG – Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam merealisasikan pembangunan daerah yang dilakukan secara bertahap dan terukur, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran serta tingginya ekspektasi masyarakat.
Marsono menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara instan. Menurutnya, setiap program pembangunan harus berlandaskan pada perencanaan yang matang serta penentuan skala prioritas yang jelas agar hasilnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Ia juga menyebutkan bahwa Bupati Tulungagung aktif mengusulkan sejumlah titik pembangunan, dan sebagian di antaranya telah mulai direalisasikan.
“Pak Bupati juga sering mengusulkan titik-titik pembangunan, dan beberapa sudah berjalan,” ujar Marsono.
Kendati demikian, Marsono mengakui masih terdapat banyak sektor yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk melihat progres pembangunan secara objektif dan bertahap sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam satu tahun anggaran berjalan.
“Kita tunggu saja progresnya dalam satu tahun ini, sejauh mana persentase capaian dari program pembangunan yang telah direncanakan,” jelasnya.
Menanggapi adanya protes dari masyarakat, khususnya di wilayah yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur jalan, Marsono menilai hal tersebut sebagai bagian dari hak demokratis warga. Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
“Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi. Dalam pemilu, mereka telah memberikan mandat kepada pemimpin dengan harapan mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya,” katanya.
Marsono menambahkan, selama program-program yang dijanjikan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, maka secara konsekuensi politik kewajiban tersebut telah dijalankan, meskipun hasil pembangunan belum dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah.
“Masih banyak wilayah yang memang membutuhkan pembangunan. Selain itu, pembangunan juga tidak selalu terfokus pada satu sektor saja, seperti jalan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Marsono menekankan pentingnya penentuan skala prioritas dalam pembangunan daerah. Namun demikian, kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan prinsip pemerataan agar tidak menimbulkan kesenjangan antarwilayah di Kabupaten Tulungagung.
Terkait hubungan antara eksekutif dan legislatif, Marsono memastikan sinergi keduanya berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Tulungagung senantiasa menjalankan fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
“Kami menjalankan tupoksi tersebut, termasuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
