suaramerahputih.id // TULUNGAGUNG – Pemerintah Desa Sumberbendo, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung, terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang dirangkai dengan peningkatan kapasitas pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan keuangan tersebut digelar di Aula Balai Desa Sumberbendo, Senin (5/10/2026), mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.
Kegiatan dihadiri Pj. Kepala Desa Sumberbendo Hendri Kriswantoro, S.Pd., beserta seluruh perangkat desa, Kasi PMD Kecamatan Pucanglaban beserta staf, pendamping kecamatan, pendamping lokal desa, BPD, serta pengurus BUMDes.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan Pj. Kepala Desa Sumberbendo, Hendri Kriswantoro, S.Pd.
Dalam sambutannya, Hendri menyampaikan pemaparan sekaligus memberikan arahan kepada seluruh peserta agar senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional serta mengedepankan prinsip transparansi.
Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap tugas masing-masing menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi juga perlu menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan desa maupun pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Usai sambutan kepala desa, kegiatan memasuki agenda inti berupa monitoring dan evaluasi APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2026. Monev dipandu oleh Kasi PMD Kecamatan Pucanglaban, Sumanto, M.Pd., beserta staf, bersama Pendamping Kecamatan, drh. Gatot Bambang Sutejo.
Dalam kegiatan tersebut dilakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBDes sekaligus penguatan pemahaman pengurus BUMDes mengenai pengelolaan keuangan. Forum ini menjadi ruang untuk mencermati pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan kapasitas aparatur desa dan pengurus BUMDes dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Kehadiran perangkat desa, BPD, pendamping, serta pengurus BUMDes menunjukkan pentingnya sinergi berbagai unsur dalam mendukung pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa yang tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan lancar dan sukses. Kegiatan kemudian diakhiri dengan doa bersama sebagai penutup. (DN’97)
