suaramerahputih.id // Tulungagung – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tulungagung menggelar sosialisasi penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung Tahun 2026 di Wina Joglo, Senin (29/12/2025). Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyampaikan kebijakan pengupahan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja.
Sosialisasi tersebut dihadiri oleh pimpinan perusahaan, Ketua Apindo Tulungagung, Ketua Kadin, Ketua SPSI, serta perwakilan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dan BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Tulungagung, Drs. Tri Hariadi, MSi, menyampaikan bahwa penetapan UMK 2026 relatif tidak menimbulkan kejutan bagi kalangan pengusaha maupun pekerja. Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian daerah yang menunjukkan tren positif, khususnya peningkatan konsumsi masyarakat dalam tiga bulan terakhir.
“Daya beli masyarakat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Terlebih sejak bergulirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), serapan bahan pokok ikut meningkat. Ini menjadi salah satu indikator penting dalam penetapan UMK,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Tulungagung, seluruh unsur sepakat bahwa UMK 2026 memiliki potensi lebih tinggi dibandingkan usulan awal. Meski demikian, Dewan Pengupahan tetap menyampaikan usulan resmi sebagai bentuk tanggung jawab dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan.
“Sikap tersebut diambil agar penetapan UMK tidak semata-mata ditentukan secara normatif, tetapi tetap mempertimbangkan kondisi riil daerah,” jelasnya.
Berdasarkan keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan pada 24 Desember 2025, UMK Tulungagung Tahun 2026 resmi mengalami kenaikan dengan skema Alpha 0,8 atau setara 6,4 persen. Sementara itu, usulan awal Dewan Pengupahan sebelumnya berada di angka Rp 2.628.190.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan UMK merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja melalui penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), UMK, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK).
Dalam kesempatan tersebut, Disnakertrans Tulungagung juga mengingatkan seluruh pelaku usaha agar mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Perusahaan diminta melaksanakan UMK 2026 secara penuh tanpa pengecualian.
“Pengusaha wajib membayar upah sesuai UMK, mendaftarkan pekerja ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta tidak melakukan praktik yang merugikan buruh, seperti penahanan ijazah atau pungutan dalam pengambilan hak pekerja,” tegas Tri Hariadi.
Disnakertrans menilai kebijakan UMK 2026 merupakan langkah strategis untuk menjaga iklim investasi dan industri yang sehat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Ini adalah bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan Tulungagung yang maju, sejahtera, dan berakhlak mulia sepanjang masa,” pungkasnya.
Pewarta : Munardi5758
