suaramerahputih.id // Tulungagung, 4 Agustus 2025 – Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar sosialisasi surat edaran Bupati Tulungagung tentang kewajiban penggunaan 20% dana desa untuk program ketahanan pangan. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Budaya R.M. Poerbo Kusumo, Desa Demuk, Kecamatan Pucanglaban.
Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tulungagung, Hari Prastijo, bersama tim DPMD yakni Wahyu Yuniarko, S.E., M.AP., M. Reza Zulkarnain Rosyid, S.STP., M.M., dan Nurnaningsih. Hadir pula Camat Pucanglaban Yudi Irwanto, S.STP., M.Si., beserta Kasi PMD dan staf kecamatan, para kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, pendamping desa, serta pengurus BUMDesa se-Kecamatan Pucanglaban.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepala Desa Demuk, Suwari, S.Pd., M.M., selaku tuan rumah memberikan sambutan pembuka dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh undangan. Ia juga menekankan pentingnya mencermati dan memahami ketentuan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan secara seksama.
Dalam sambutannya, Camat Pucanglaban Yudi Irwanto menegaskan bahwa surat edaran bupati memuat ketentuan teknis pemanfaatan dana desa, yang minimal 20%-nya harus digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan. Ia mengajak seluruh elemen desa untuk menyukseskan kebijakan ini demi kesejahteraan masyarakat.
“Program ini adalah bagian dari upaya bersama untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan dari desa. Mari kita jalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas PMD Hari Prastijo dalam arahannya menjelaskan secara rinci isi surat edaran bupati, serta pentingnya pemahaman menyeluruh dalam implementasinya. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas masih adanya kepala desa yang tersangkut persoalan hukum akibat penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.
“Ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar lebih berhati-hati. Gunakan dana desa sesuai peruntukannya, terutama alokasi 20% untuk ketahanan pangan, agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Hari Prastijo menambahkan bahwa pemerintah desa perlu aktif melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana, sekaligus menjadikan momentum ini sebagai ruang pembelajaran bersama dalam pengelolaan anggaran desa yang akuntabel dan transparan.
Sebagai informasi, surat edaran Bupati Tulungagung tersebut bertujuan mengarahkan desa untuk memprioritaskan program ketahanan pangan, termasuk di dalamnya kegiatan seperti budidaya pertanian, pengembangan lumbung pangan, dan inisiatif kemandirian pangan lainnya yang disesuaikan dengan potensi lokal.
Kegiatan sosialisasi ini berlangsung lancar dan ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk harapan agar pelaksanaan program dapat berjalan sukses dan memberi manfaat besar bagi masyarakat desa. (DN97-Red)
