suaramerahputih.id // Semarang, 9 November 2025 — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama UNICEF Indonesia memperkuat komitmen dalam melindungi anak dari ancaman ekstremisme dan kekerasan berbasis ideologi yang menyebar melalui dunia digital. Komitmen ini ditegaskan dalam Workshop Pencegahan dan Penanganan Anak yang Terkait Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang digelar di Semarang selama dua hari, Jumat–Sabtu (7–8 November 2025).
Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, Iwanudin Iskandar, S.H., M.Hum., turut dihadiri oleh Kepala DP3AP2KB Jawa Tengah, Ema Rachmawati, serta Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa, Ari Rukmantara.
Workshop ini merupakan kolaborasi antara Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Klaten dan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, dengan dukungan UNICEF Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari Program Penguatan Perlindungan Anak Tahun 2025 melalui inisiatif SAFE 4C (Safe and Friendly Environment for Children) yang diikuti oleh tujuh kabupaten/kota: Sragen, Klaten, Magelang, Kota Magelang, Wonosobo, Rembang, dan Blora.
Hadir pula Dr. Noor Huda Ismail, Founder Literasi Desa Tumbuh (LDT) dan Ruang Ngobrol, yang menjadi fasilitator utama dalam sesi diskusi dan pelatihan dua hari tersebut.
Dalam sambutannya, Iwanudin Iskandar menegaskan pentingnya penguatan sistem perlindungan anak sebagai langkah strategis menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Harapan kami, kegiatan ini dapat mengimplementasikan semangat pemerintah dalam mewujudkan Indonesia emas 2045. Kami ingin memastikan anak-anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, baik verbal maupun fisik, serta memiliki mekanisme perlindungan bagi korban jaringan terorisme” ujarnya.
Ia juga berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret terkait mekanisme pelayanan bagi anak korban terorisme dari tingkat pusat hingga kabupaten.
“Setiap kegiatan harus membawa dampak nyata, dan berkontribusi pada tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa” tambahnya.
Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Jawa Tengah, Ema Rachmawati, mengungkapkan bahwa kasus anak terpapar paham radikalisme benar-benar terjadi di wilayahnya.
“Ada anak di Pemalang yang sampai melawan orang tuanya karena terpengaruh paham ekstrim. Tim kami melakukan pendampingan intensif selama hampir seminggu, dan prosesnya masih terus berjalan” ungkapnya.
Ema juga menyoroti fenomena lain, seperti lulusan sekolah kedinasan yang terpapar kebencian di media daring, hingga anak-anak yang ikut aksi kekerasan di jalanan.
“Dalam konteks ini, anak harus dipahami sebagai korban. Penanganannya tidak mudah karena bukan hanya anak yang perlu direhabilitasi, tetapi juga orang tuanya” tambahnya.
Dari sisi mitra internasional, Ari Rukmantara dari UNICEF Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mencegah kekerasan dan ekstremisme sejak dini.
“Indonesia menargetkan dalam 20 tahun ke depan menjadi salah satu dari lima negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Untuk mewujudkan cita-cita besar itu, kita harus memastikan kekerasan dan ekstrimisme tidak punya ruang untuk tumbuh” tegasnya.
Ia menambahkan, perlindungan anak dari kekerasan dan ekstremisme merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa.
“Kita tidak boleh membiarkan kekerasan menghambat langkah menuju masa depan yang cerah. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci agar anak-anak tumbuh di lingkungan yang aman dan berdaya” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama mitra pembangunan berharap dapat memperkuat sistem perlindungan anak yang adaptif terhadap tantangan era digital, serta memastikan seluruh anak di Jawa Tengah tumbuh dalam lingkungan yang aman, damai, dan berkarakter.
Pewarta : M. Sinung Restendy
