Suara Merah Putih News // TULUNGAGUNG – Muhadi, Kepala SDN Kampungdalem 1 Tulungagung, kembali dipercaya menahkodai Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tulungagung untuk periode 2025-2030. Ia terpilih secara aklamasi dalam Konferensi PGRI yang baru-baru ini digelar di Gedung PGRI Tulungagung.
Terpilihnya Muhadi untuk kedua kalinya secara berturut-turut ini mengukuhkan kepercayaan kuat para guru terhadap kepemimpinannya. Konferensi ini dihadiri oleh hampir 96 persen dari total sekitar seribu anggota PGRI Tulungagung, dengan perwakilan dari 19 cabang memenuhi ruangan, menunjukkan komitmen tinggi terhadap organisasi profesi guru ini.
Muhadi bukan nama baru dalam jajaran kepemimpinan PGRI Tulungagung. Lima tahun sebelumnya, ia juga terpilih sebagai Ketua PGRI dengan perolehan 874 suara dari 1.032 pemilih. Kepercayaan yang kembali diberikan ini dilandasi harapan agar organisasi dapat terus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel di bawah kepemimpinannya.
Komitmen Profesionalisme dan Aspirasi Kesejahteraan Guru
Setelah terpilih, Muhadi menegaskan pentingnya menjunjung tinggi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PGRI dalam setiap kebijakan. “Proses pemilihan ini berjalan sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga. Meski ada dinamika, semua tetap mengacu pada aturan,” ujar Muhadi pada Kamis, 3 Juli 2025. Ia juga menyoroti antusiasme peserta konferensi sebagai bukti semangat kolektif anggota untuk membesarkan organisasi guru di Tulungagung.
Muhadi memaparkan berbagai capaian selama kepemimpinan sebelumnya, termasuk pengembangan fisik dan sarana prasarana, peningkatan kompetensi guru, program pendampingan, serta upaya pembinaan dan peningkatan kesejahteraan guru.
Dalam kesempatan tersebut, Muhadi juga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah, khususnya terkait kesejahteraan guru. Ia mengajukan dua permintaan penting kepada Ketua DPRD Tulungagung, Marsono: dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dan nasib Guru Tidak Tetap (GTT) serta Pegawai Tidak Tetap (PTT). “Dari sekian banyak permintaan, hanya dua yang kami sampaikan kepada Ketua DPRD: Bosda dan nasib GTT-PTT,” ungkapnya.
Muhadi menjelaskan, perjuangan untuk Bosda dan kepastian status GTT/PTT telah lama dilakukan melalui berbagai forum resmi, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), guna memastikan aspirasi ini terakomodasi dalam kebijakan daerah. Menurutnya, Bosda krusial untuk operasional sekolah, sementara kepastian status GTT/PTT sangat penting agar guru honorer dapat bekerja dengan tenang.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menyatakan pihaknya akan mempertimbangkan dengan matang. Ia menegaskan diskusi lanjutan akan dilakukan dengan melihat kondisi anggaran daerah. “Selama anggarannya memungkinkan dan sejalan dengan prinsip pemerataan, kemaslahatan, serta pembangunan berkelanjutan, tentu bisa dibahas lebih lanjut,” ujar Marsono.
Konferensi PGRI kali ini tidak hanya dihadiri oleh anggota PGRI, tetapi juga tamu undangan penting seperti Sekretaris PGRI Jawa Timur, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung-Trenggalek, serta perwakilan dari Kodim 0807 Tulungagung.
Pewarta : Munardi5758
