suaramerahputih.id // Tulungagung – Pemerintah Kabupaten Tulungagung resmi melantik dan mengambil sumpah 15 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dalam sebuah upacara khidmat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso pada Kamis (11/12/2025) sore. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.
Dalam sambutannya, Bupati Gatut Sunu menegaskan bahwa proses pengisian jabatan strategis tersebut dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan integritas, profesionalisme, dan rekam jejak kinerja para aparatur.
“Penetapan pejabat ini berdasarkan kompetensi dan integritas. Kita membangun birokrasi yang melayani dan bekerja untuk kemajuan Tulungagung,” ujar Bupati.
Daftar 15 Pejabat JPT Pratama yang Dilantik:
- Sudarmaji, S.Sos., M.Si. – Kepala BPBD
- Sony Welly Ahmadi, S.Stp., M.M. – Kepala Dinas Ketahanan Pangan
- Agus Suswantoro, S.Sos., M.Si. – Kepala Dinas Peternakan
- Robinson Pasaoran Nadeak – Kepala Dinas Perikanan
- Rahandi Puspita – Sekretaris DPRD
- Tri Hariadi – Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- Hartono, A.P. – Kepala Satpol PP
- Esti Purwanti, S.H., M.H. – Inspektur
- Lugu Tri Handoko – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
- Mulyanto – Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
- Dr. Desi Lusiana Wardani – Kepala Dinas Kesehatan
- M. Ardian Candra – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Erwin Novianto, S.T., M.T. – Kepala Dinas PUPR
- Reni Prasetyawati Eka Wulandari, S.Stp., M.M. – Kepala Dinas Sosial
- Zahrotul Aini – Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung
Kepala BKPSDM Tulungagung, Suroto, menyampaikan bahwa masih terdapat lima posisi JPT Pratama yang belum terisi, yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas PMD, Kepala DLH, serta Sekretaris Daerah (Sekda). Menurutnya, beberapa jabatan tersebut masih menunggu regulasi lanjutan dan proses seleksi berikutnya.
Terkait posisi Sekda, nama Tri Hariadi sebenarnya sudah tercatat dalam daftar penetapan, namun ia tidak hadir dalam pelantikan karena sedang bertugas mengikuti penandatanganan kerja sama optimalisasi penerimaan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Beliau sudah izin kepada Bupati. Pelantikan Sekda akan dijadwalkan ulang,” jelas Suroto.
Untuk sementara, posisi Sekda akan dijalankan oleh Pelaksana Harian (PLH) selama sekitar lima hari hingga terbitnya rekomendasi Penjabat Sekda.
Suroto menegaskan bahwa seluruh proses pengisian JPT Pratama di Tulungagung telah mengikuti ketentuan PP 17 Tahun 2020, di mana sistem eselonisasi lama dihapus dan digantikan dengan mekanisme uji kompetensi.
“Dalam JPT Pratama tidak ada istilah demosi. Semua perpindahan berdasarkan uji kompetensi sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Menutup rangkaian pelantikan, Bupati Gatut Sunu berharap para pejabat yang baru dilantik mampu mengemban amanah dengan penuh integritas dan fokus pada peningkatan pelayanan publik.
“Bekerjalah dengan fokus dan integritas. Kita semua berkomitmen membawa Tulungagung semakin maju,” tandasnya.
Pewarta : Munardi5758
