Suara Merah Putih News // YOGYAKARTA – Dalam dunia politik yang dinamis, hoaks dan fitnah kerap digunakan untuk menjatuhkan lawan atau merusak reputasi seseorang. Praktik ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi sasaran, tetapi juga mencederai nilai-nilai demokrasi dan keadilan.
Salah satu contoh terbaru adalah tuduhan tidak berdasar sekelompok pendemo dari Aliansi Pemuda Lintas Agama, Masyarakat Anti Pelecehan, dan Aliansi Pemuda Islam Nusantara, terhadap Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam aksi demonstrasi di Halaman Kantor Kemenag Jakarta pada 24 Maret 2025 lalu.
Alih-alih merespons demonstrasi tersebut dengan konfrontasi atau tindakan hukum, Menag memilih untuk memaafkan para pendemo. Ia menerima koordinator aksi yang meminta maaf dan menunjukkan sikap bijaksana dalam menghadapi dinamika politik yang sering kali penuh intrik dan provokasi.
Nasaruddin Umar dikenal sebagai figur yang berkomitmen tinggi dalam memberantas korupsi di lingkungan Kementerian Agama. Sejak awal masa jabatannya, ia menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Salah satu langkah konkret yang diambilnya adalah melaporkan penerimaan barang yang diduga sebagai gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada November 2024. Tindakan ini menegaskan dedikasinya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Keteladanan Menteri Agama
Sikap Nasaruddin Umar dalam menghadapi fitnah mendapat apresiasi luas. Akademisi dari berbagai kampus menilai pendekatan humanis yang ditunjukkannya sebagai bentuk kepemimpinan yang patut dicontoh, yang menunjukkan ketenangan, kedewasaan, dan kebijaksanaan.
Pilihannya untuk memaafkan para pendemo jelaslah menunjukkan ia lebih mengutamakan dialog dan rekonsiliasi daripada reaksi emosional atau tindakan represif. Dengan memberikan ruang bagi perbedaan pendapat, ia sekaligus menegaskan pentingnya demokrasi yang sehat, di mana kritik dan aspirasi masyarakat tetap dihormati tanpa harus berujung pada permusuhan.
Pendekatan Menag Nasaruddin Umar ini tidak hanya meredam ketegangan tetapi juga menjadi teladan bagi pemimpin lain dalam menghadapi tantangan politik dengan kepala dingin dan nilai-nilai moral yang tinggi. Dengan mengedepankan integritas, transparansi, dan kebijaksanaan, ia menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur dapat tetap dijunjung tinggi meskipun di tengah tekanan dan tantangan. Semoga sikap seperti ini menginspirasi kita dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.
Kasus yang dialami Nasaruddin Umar merupakan pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga etika dalam politik. Fitnah dan tuduhan tanpa dasar tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Diperlukan kesadaran kolektif untuk mengedepankan dialog yang konstruktif dan menjauhi praktik tidak etis dalam berpolitik.
Membangun Politik Berkeadaban
Politik seharusnya menjadi ruang untuk membangun keadaban dan memperjuangkan gagasan demi kepentingan masyarakat. Namun, ketika fitnah dijadikan alat politik, nilai-nilai luhur justru terdegradasi. Tuduhan tanpa bukti bisa menghancurkan reputasi seseorang, meskipun pada akhirnya terbukti tidak bersalah.
Sayangnya, masyarakat yang sudah terpengaruh fitnah sering sulit menerima kebenaran karena opini telah terbentuk melalui propaganda yang masif. Dampak fitnah meluas hingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi, pemimpin, dan proses politik. Demokrasi menjadi rapuh karena kehilangan kepercayaan publik sebagai pondasi utamanya. Ketika rakyat apatis terhadap integritas pemimpin dan keadilan, krisis legitimasi dapat membuka peluang bagi radikalisme, populisme berlebihan, atau bahkan anarki.
Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen masyarakat termasuk politisi, aktivis, dan media untuk mengedepankan etika dalam berpolitik. Kritik harus didasarkan pada data dan fakta, bukan sekadar tuduhan tanpa bukti. Penegakan hukum yang adil juga diperlukan agar fitnah tidak menjadi budaya yang terus diwariskan. Jika fitnah terus dibiarkan menjadi alat politik yang dianggap wajar, maka masa depan demokrasi dan moralitas bangsa akan semakin tergerus.
Pewarta : M. Sinung Restendy
