Suara Merah Putih News // TULUNGAGUNG — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tulungagung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat kerja pada Jumat (11/04/2025) yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2024. Dalam rapat tersebut, anggota Banggar dari Fraksi NasDem, Panhis Yody Wirawan, S.H., M.Kn., menegaskan pentingnya pengawasan legislatif terhadap kinerja dan tata kelola keuangan eksekutif.
Menurut Yody, agenda utama rapat kali ini adalah mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2024 serta memberikan masukan kepada TAPD agar kinerja keuangan daerah lebih tepat guna dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami di Banggar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah penggunaan anggaran, khususnya belanja pegawai. Kami meminta TAPD agar lebih berhati-hati dalam perencanaan keuangan, agar belanja tidak membebani struktur APBD secara berlebihan” ungkap Yody saat ditemui usai rapat.
Lebih lanjut, Banggar juga mengkritisi ketidakhadiran rapat resmi antara Banggar dan TAPD terkait pembahasan efisiensi anggaran, yang seharusnya disesuaikan dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Yody menyatakan bahwa sebagai lembaga legislatif, Banggar memiliki kewajiban untuk menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat Tulungagung terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran daerah.
“Efisiensi anggaran adalah isu penting yang harus dikawal bersama. Kami mendorong TAPD untuk segera menjadwalkan rapat resmi agar ada kesepahaman dan komunikasi yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif” tanbahnya.
Yody juga menekankan bahwa transparansi dan keterbukaan informasi terkait anggaran merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada publik. Oleh karena itu, pihaknya berharap ada langkah konkret dari TAPD untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah sejalan dengan visi dan misi Bupati Tulungagung, serta menjunjung prinsip akuntabilitas.
Rapat antara Banggar DPRD dan TAPD kali ini dinilai penting sebagai bagian dari proses akuntabilitas publik dan pembenahan manajemen keuangan daerah, khususnya menjelang pembahasan rancangan anggaran tahun berikutnya.
Pewarta : Munardi5758
